Indonesia menyimpan 20 persen mangrove dunia (3,44 juta hektare) yang menjadi benteng karbon biru, pelindung pesisir, dan sumber pangan bagi jutaan keluarga, dengan perempuan menyumbang lebih dari 80 persen tenaga pembibitan dan perawatan—namun ironisnya hanya memiliki 5–6 persen akses pelatihan dan 36 persen kontrol atas hasil penjualan bibit, akibat hambatan tenurial, dokumen kependudukan, dan minimnya suara di forum desa; meski begitu, regulasi baru seperti PP No. 27/2025 dan model sertifikat tanah responsif gender (3R) mulai membuka jalan menuju pengakuan hak yang lebih adil bagi perempuan pesisir.grove dunia. Di balik angka itu berdiri perempuan-perempuan pesisir yang bekerja paling keras — namun paling sedikit diakui.

Perubahan iklim semakin dirasakan oleh masyarakat pesisir, terutama perempuan yang berperan penting dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga dan pengelolaan sumber daya pesisir. Artikel ini membahas pentingnya keadilan iklim dan keterlibatan perempuan dalam restorasi mangrove untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

RUU Keadilan Iklim penting untuk melindungi masyarakat pesisir, terutama perempuan nelayan, dari dampak perubahan iklim melalui perlindungan, bantuan, dan kebijakan yang lebih adil.

Langkah-Langkah Sederhana Memulihkan Lahan Mangrove yang Rusak

Pentingnya Membangun Usaha Olahan Berbasis Mangrove untuk Memperkuat Perempuan Pesisir

Kelompok simpan pinjam desa atau VLSA membantu perempuan di wilayah mangrove memiliki akses modal, memperkuat usaha kecil, dan mendorong ekonomi keluarga tanpa merusak lingkungan pesisir.